INILAH.COM, Jakarta – Gerakan Lima Ribu (Galibu) yang digagas Partai Keadilan Sejahtera tak berjalan semulus harapan awal. Penggalangan dana dari kader PKS sebesar Rp 5.000 per kepala itu terkendala lantaran menurunnya antusiasme kader akibat ulah segelintir pengurus. Benarkah?Sejatinya, Galibu bukanlah ide murni PKS. Sebelum PKS, sejumlah organisasi dan paguyuban, pernah melakukan ide ini. Yang terbilang tentulah Gerakan Seribu (Gebu) Minang, donasi para perantau Sumatera Barat untuk membangun kampung halamannya.
Tetapi, dalam ranah politik, tetap saja ini jadi ide segar PKS. Ini seakan jadi bukti, sebagai partai politik PKS mampu menggerakkan partisipasi massa dan rakyat mendukung mereka secara finansial.
Dengan begitu, PKS bisa terhindar dari ‘kontrak-kontrak’ yang bisa mengikat mereka dengan orang-perorang atau pihak tertentu yang mampu memberikan donasi dalam jumlah besar. Sebuah tindakan yang tentu saja bisa mengganjal langkah parpol ini ke depan.
Saat ini PKS mempunyai 823 ribu kader. Kepada merekalah PKS menyerukan untuk melakukan Galibu. Lalu untuk puncak kampanye, PKS akan serukan untuk melakukan gerakan Rp 50 ribu.
Menurut Presiden PKS, Tifatul Sembiring, PKS tidak membutuhkan hal lain. “Kantong kami adalah kas kami sendiri. Kami tidak terlalu butuh hal-hal yang lain,” tambah Tifatul.
Hanya saja, ada yang berpandangan, antusiasme dan partisipasi kader menurun. Pasalnya, PKS belum memberikan ‘apa-apa’ kepada rakyat, kecuali syariah Islam yang jadi perdebatan publik karena sebagian besar masyarakat masih menolaknya.
PKS juga dinilai para analis ekonomi-politik, belum punya ‘agenda dan visi-misi’ pembangunan ekonomi yang memihak rakyat secara jelas dan tegas bisa menjadi alternatif atas neoliberalisme yang kini diberlakukan oleh Kabinet Indonesia Bersatu.
Benarkah? Jika ini yang terjadi, maka PKS harus introspeksi dan berkaca diri karena merosotnya kaderisasi di tingkat bawah. Masyarakat bawah mendulang kekecewaan lantaran tidak diurus oleh para elitenya yang sibuk bermanuver politik saja. Harus ada program pemberdayaan masyarakat yang konkret dari PKS jika ingin berkembang jadi partai besar.
Salah satu program konkret yang wajib adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. PKS agak tertinggal, misalnya dibanding Blok Perubahan (15 parpol) atau Partai Gerindra. Keduanya punya agenda antineoliberalisme dan memiliki visi-misi dan platform ekonomi kerakyatan.
Gerindra bahkan konsisten menyantuni anggota dengan asuransi jiwa-raga untuk membuktikan bahwa Gerindra bertanggung jawab bagi anggotanya yang mencapai 15 juta jiwa. Partai-partai politik lain juga belum ada yang mengikuti langkah Gerindra dalam bentuk yang lain sekalipun.
“PKS terkesan masih mencari mitra koalisi dan mencari-cari bentuk bagi konstruksi ekonomi-politiknya ke depan,” kata peneliti PSIK Universitas Paramadina, Mohamad Asrori Mulky.
Kembali ke soal Galibu, Tifatul sendiri mengatakan PKS tak menutup diri untuk menerima sumbangan dari pihak luar. “Kalau pengusaha, kita pasti butuh. Namanya juga duit,” ujar Tifatul.
Selain itu, dana yang terkumpul pada dua rekening yang dimiliki PKS sampai saat ini adalah Rp 6 miliar. Itu belum termasuk dana yang sedang berjalan pada kader. “Saya rasa yang terkumpul di rekening partai sekitar Rp 6 miliar. Yang berjalan di kalangan kader sendiri, saya rasa sudah mencapai Rp 100 miliar,” katanya.
PKS harus bekerja keras untuk rakyat, bukan sebaliknya. Dengan begitu, sebagai partai Islam, ia mampu menjadi kekuatan aspiratif, kreatif, dan akomodatif bagi kepentingan ummat. Sehingga tak ditinggalkan konstituennya. [I4]
Sumber : Inilah.com
Sumber : Inilah.com
0 komentar:
Posting Komentar